Teori Perang dan Perdamaian Thomas Hobbes: Membahas Natur Manusia dan Kontrak Sosial
Thomas Hobbes adalah salah satu filsuf politik paling terkenal dari abad ke-17. Pemikirannya yang terangkum dalam karya utamanya, Leviathan , telah memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman kita tentang perang, perdamaian, dan sifat dasar manusia. Dalam pandangan Hobbes, kondisi alami manusia yang egois dan penuh persaingan menghasilkan keadaan yang terus-menerus berisiko terhadap konflik dan peperangan. Namun demikian, ia juga menawarkan solusi terhadap masalah tersebut melalui teori kontrak sosialnya. Artikel ini akan membahas secara rinci teori perang dan perdamaian Thomas Hobbes, serta bagaimana pandangan ini relevan dalam konteks kontemporer.
Natur Manusia dan Kondisi Alamiah
Hobbes memulai analisisnya dengan mengemukakan natur manusia dalam kondisi alamiah, yakni keadaan sebelum adanya masyarakat atau pemerintahan. Menurut Hobbes, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang rasional tetapi egois, selalu mengedepankan kepentingan pribadi dan cenderung bersaing satu sama lain untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Hal ini mengarah pada apa yang ia sebut sebagai “perang semua melawan semua” ( bellum omnium contra omnes ).
Keadaan ini ditandai oleh bahaya terus-menerus dan ketakutan akan kematian yang mendadak. Dalam Leviathan , Hobbes menggambarkan hidup dalam kondisi alamiah sebagai “solitary, poor, nasty, brutish, and short” (sendirian, miskin, kotor, kasar, dan pendek). Kehidupan semacam ini jelas tidak ideal dan menimbulkan penderitaan yang besar. Oleh karena itu, manusia berusaha mencari cara untuk keluar dari kondisi ini.
Hukum Alam dan Rasionalitas
Hobbes kemudian memperkenalkan konsep “hukum alam” ( lex naturalis ), yang merupakan prinsip-prinsip yang ditemukan melalui akal rasional dan mendikte tindakan yang harus diambil untuk mempertahankan kehidupan. Hukum alam pertama, menurut Hobbes, adalah bahwa setiap individu harus mencari perdamaian sejauh ia memiliki harapan untuk mencapainya. Jika perdamaian tidak dapat dicapai, maka individu berhak menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mempertahankan diri.
Hukum alam kedua mengusulkan bahwa manusia harus bersedia melepaskan sebagian dari hak-hak alami mereka jika dan hanya jika orang lain juga bersedia melakukan hal yang sama, sehingga menciptakan kontrak sosial yang akan menjamin keamanan bersama. Prinsip ini, yang Hobbes sebut sebagai “kontrak sosial,” adalah dasar dari pembentukan masyarakat dan pemerintahan yang berdaulat.
Kontrak Sosial dan Kedaulatan
Dalam kontrak sosial Hobbes, individu-individu sepakat untuk melepaskan beberapa hak alami mereka kepada entitas yang lebih besar dan lebih kuat – yang Hobbes sebut sebagai “Leviathan” – demi mendapatkan perlindungan dan perdamaian. Leviathan ini, yang bisa berupa seorang raja atau lembaga pemerintahan, memiliki kekuasaan mutlak untuk mengatur dan menjaga ketertiban.
Kedaulatan yang mutlak ini, menurut Hobbes, adalah syarat penting untuk memastikan bahwa perilaku manusia tetap terkontrol dan perjanjian initial tidak dilanggar. Tanpa kedaulatan yang kuat, kontrak sosial bisa saja dilanggar kapan saja, mengembalikan manusia ke kondisi alamiah yang penuh dengan konflik dan bahaya.
Urgensi Stabilitas dan Ketertiban
Pandangan Hobbes mengenai kedaulatan yang kuat sering kali dianggap otoriter oleh banyak orang. Namun demikian, dari perspektif Hobbes, stabilitas dan ketertiban adalah prasyarat mutlak untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran. Tanpa ketertiban yang dijaga oleh kekuasaan yang tak terbantahkan, masyarakat akan hancur dan kembali ke keadaan anarki.
Oleh karena itu, konsepsi Hobbes mengenai pemerintahan lebih memprioritaskan keamanan dan stabilitas daripada kebebasan individu. Bagi Hobbes, hak-hak individu bisa diberikan atau dibatasi oleh Leviathan sejauh itu diperlukan untuk menjaga keseluruhan tatanan sosial. Namun, pemerintahan tetap harus bertindak demi kepentingan rakyat dan keamanan bersama, karena kegagalan dalam hal ini bisa menggoyahkan keabsahan kekuasaan dan mengarah pada pemberontakan.
Relevansi Kontemporer
Meski teori Hobbes telah dikembangkan hampir empat abad yang lalu, banyak elemennya yang tetap relevan dalam politik kontemporer. Teori tentang kondisi alamiah dan kontrak sosial sangat mendasar dalam filsafat politik modern, dari Locke hingga Rousseau, serta berbagai sistem politik yang mengatur masyarakat demokratis saat ini.
Sebagai contoh, ide tentang kontrak sosial tetap menjadi landasan bagi prinsip-prinsip demokrasi modern, di mana otoritas pemerintahan diperoleh melalui persetujuan rakyat. Meski pemerintahan modern cenderung menolak kedaulatan absolut yang diusulkan oleh Hobbes, prinsip bahwa kekuasaan pemerintah harus melindungi keselamatan dan kesejahteraan warganya tetap menjadi salah satu tujuan utama negara.
Pandangan Hobbes juga memberikan wawasan yang berharga dalam memahami dinamika internasional. Pada tingkat global, kondisi anarki yang diuraikan Hobbes dapat dilihat dalam cara negara-negara berinteraksi satu sama lain, tidak adanya otoritas global yang berdaulat menyebabkan negara-negara sering mengutamakan kepentingan nasional mereka di atas perlindungan kolektif. Konflik bersenjata dan persaingan ekonomi antar negara menunjukkan berbagai aspek dari kondisi alamiah Hobbes yang tetap ada dalam hubungan internasional.
Kritik Terhadap Hobbes
Meskipun banyak yang menerima gagasan-gagasan kunci Hobbes, tak sedikit yang mengkritik pandangannya, terutama terkait kedaulatan absolut dan pandangannya yang cukup pesimis terhadap kondisi alamiah manusia. John Locke, misalnya, memiliki pandangan yang lebih optimistis tentang natur manusia dan menyatakan bahwa hak-hak alami seperti kehidupan, kebebasan, dan properti tidak boleh dilanggar oleh pemerintah.
Locke berpendapat bahwa otoritas pemerintah diperoleh melalui persetujuan dan kontrak sosial, tetapi berbeda dengan Hobbes, ia mendukung konsep pemisahan kekuasaan dan hak masyarakat untuk memberontak melawan pemerintah yang tiranik. Pandangan Locke ini lebih mendekati praktik-praktik demokrasi modern yang bertujuan menyeimbangkan antara kekuasaan negara dan kebebasan individu.
Kesimpulan
Thomas Hobbes memberikan analisis yang mendalam tentang natur manusia, perang, dan perdamaian, serta cara-cara di mana masyarakat manusia dapat mengatur dirinya untuk menghindari konflik yang merusak. Dengan mengusulkan kontrak sosial dan kedaulatan yang kuat, Hobbes memberikan solusi radikal terhadap masalah-masalah yang dihadapinya pada zaman itu.
Meski beberapa aspeknya kontroversial dan telah dikritik oleh penerus-penerusnya, teori Hobbes tentang perang dan perdamaian tetap relevan dan memberikan dasar penting bagi perkembangan filsafat politik. Pandangan Hobbes mengenai pentingnya stabilitas dan ketertiban tetap membimbing berbagai diskusi kontemporer tentang bagaimana masyarakat harus diatur untuk menjaga keamanan dan kedamaian.
