Bahasa dan Kekuasaan
Bahasa tidak pernah berdiri netral. Ia bukan sekadar alat untuk menyampaikan informasi, melainkan juga cara untuk membentuk kenyataan sosial. Lewat bahasa, orang bisa mengarahkan pikiran, menata hubungan, menciptakan batas “kita” dan “mereka”, serta menentukan apa yang dianggap wajar atau menyimpang. Karena itulah, ketika kita membicarakan bahasa, kita sebenarnya juga sedang membicarakan kekuasaan: siapa yang berhak berbicara, siapa yang didengarkan, istilah apa yang dipakai, dan apa akibatnya bagi kehidupan bersama.
Bahasa sebagai alat membingkai realitas
Setiap kata mengandung pilihan. Ketika sebuah peristiwa disebut “kerusuhan” alih-alih “protes”, dampaknya berbeda. “Kerusuhan” memberi kesan tidak tertib, berbahaya, dan mengancam keamanan; “protes” memberi ruang untuk melihat adanya tuntutan, ketidakadilan, dan hak berekspresi. Pilihan istilah seperti ini bukan soal kebahasaan semata, melainkan strategi framing: membingkai realitas agar publik menilainya sesuai arah tertentu.
Dalam politik dan media, framing menjadi kunci. Kata “penertiban” terdengar lebih halus daripada “penggusuran”, padahal bisa merujuk tindakan yang sama. “Penyesuaian tarif” lebih mudah diterima dibanding “kenaikan harga”. Bahasa semacam ini sering dipakai untuk mengurangi resistensi, menenangkan publik, atau menormalisasi kebijakan yang kontroversial. Di sinilah bahasa bekerja sebagai perangkat kekuasaan: mengatur cara masyarakat memahami dan merasakan sesuatu.
Standar bahasa dan hierarki sosial
Kekuasaan juga hadir melalui konsep “bahasa yang benar”. Ketika satu ragam bahasa—misalnya bahasa baku—diangkat sebagai standar, maka ragam lain (dialek daerah, bahasa gaul, atau campuran) kerap dianggap lebih rendah, tidak sopan, atau tidak cerdas. Padahal, dari sudut linguistik, semua ragam bahasa sama-sama sistematis dan mampu mengungkapkan makna secara kompleks.
Namun dalam praktik sosial, standar bahasa sering menjadi alat seleksi. Di sekolah, siswa dinilai berdasarkan kedekatan mereka dengan bahasa baku. Di dunia kerja, pelamar dianggap “profesional” jika berbicara dengan aksen tertentu dan memilih diksi tertentu. Akibatnya, orang yang berasal dari kelas sosial tertentu atau daerah tertentu bisa mengalami diskriminasi halus: bukan karena gagasannya buruk, melainkan karena cara mengucapkannya tidak sesuai selera dominan.
Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa dapat menjadi “modal” sosial. Menguasai bahasa yang dianggap prestisius membuka akses ke pendidikan, pekerjaan, dan jejaring. Sebaliknya, tidak menguasainya dapat mengunci orang dalam stigma “tidak layak”. Maka, perdebatan tentang bahasa bukan sekadar soal tata bahasa, tetapi juga soal keadilan sosial.
Bahasa birokrasi: kekuasaan yang berjarak
Birokrasi memiliki gaya bahasa khas: panjang, formal, penuh istilah teknis, dan sering kali tidak ramah pembaca. Frasa seperti “sehubungan dengan hal tersebut di atas” atau “berdasarkan ketentuan yang berlaku” terdengar resmi, namun dapat menciptakan jarak antara institusi dan warga. Ketika bahasa dibuat rumit, akses warga terhadap layanan publik menjadi tidak setara. Mereka yang paham istilah administrasi lebih mudah mengurus dokumen; yang tidak paham terpaksa bergantung pada calo atau orang dalam.
Di titik ini, bahasa menjadi mekanisme kontrol. Kerumitan bahasa dapat berfungsi sebagai pagar tak terlihat yang menyaring siapa yang bisa masuk dan siapa yang tersingkir. Karena itu, gerakan “bahasa sederhana” dalam layanan publik bukan sekadar pembaruan gaya, melainkan upaya demokratisasi: agar pengetahuan dan hak tidak hanya dimiliki mereka yang terbiasa dengan bahasa resmi.
Bahasa dalam media dan produksi “kebenaran”
Media massa dan media sosial bukan hanya menyiarkan peristiwa; mereka turut menentukan apa yang dianggap penting. Judul berita, pilihan narasumber, dan narasi yang diulang-ulang membentuk persepsi publik. Bahasa menjadi alat produksi “kebenaran” sosial: apa yang tampak wajar karena sering disebut, dan apa yang tampak mustahil karena jarang diberi ruang.
Dalam konteks ini, kekuasaan bekerja lewat pengulangan dan penekanan. Label yang terus dipakai—misalnya “radikal”, “anti-nasional”, “kadrun”, “cebong”, “liberal”, “komunis”—dapat mengeras menjadi identitas yang membelah masyarakat. Label menyingkat kompleksitas manusia menjadi satu kata, dan dari situ mudah untuk membenarkan perlakuan tertentu: mengucilkan, menyerang, atau menolak dialog.
Di media sosial, algoritma memperkuat efek bahasa. Unggahan yang paling emosional—marah, takut, menghina—sering lebih cepat viral. Akibatnya, bahasa yang kasar dan menyederhanakan masalah kerap lebih berkuasa daripada bahasa yang teliti dan bernuansa. Kekuasaan di sini tidak selalu berada pada negara atau elite, tetapi juga pada arsitektur platform dan logika ekonomi perhatian.
Eufemisme, propaganda, dan manipulasi
Bahasa kekuasaan sering tampil dalam bentuk eufemisme: kata-kata yang “memoles” kenyataan. Dalam sejarah politik, kita melihat bagaimana kekerasan bisa disebut “operasi keamanan”, sensor disebut “penertiban informasi”, dan pemecatan massal disebut “rasionalisasi”. Eufemisme bekerja dengan cara mengurangi rasa bersalah dan menormalisasi tindakan.
Propaganda juga memanfaatkan pola bahasa tertentu: slogan, repetisi, simbol, dan dikotomi. Kalimat pendek yang mudah diingat (“demi stabilitas”, “untuk rakyat”, “bersih dan tegas”) bisa menutupi kompleksitas kebijakan dan mengalihkan perhatian dari pertanyaan kritis. Propaganda tidak selalu berupa kebohongan; sering kali ia berupa kebenaran sebagian yang disusun agar menguntungkan pihak tertentu.
Menyadari ini penting agar kita tidak menjadi korban manipulasi. Membaca secara kritis berarti bertanya: istilah apa yang dipakai? Apa yang tidak disebut? Siapa yang diuntungkan oleh pilihan kata itu?
Bahasa, identitas, dan perlawanan
Meski bahasa kerap menjadi alat dominasi, bahasa juga dapat menjadi sarana perlawanan. Kelompok yang dimarginalkan sering merebut kembali istilah yang dulu digunakan untuk menghina, lalu mengubahnya menjadi simbol kebanggaan. Aktivisme sosial menciptakan kosakata baru untuk menamai pengalaman yang sebelumnya tidak dianggap ada. Ketika sesuatu diberi nama, ia menjadi terlihat; ketika terlihat, ia bisa diperjuangkan.
Sastra, puisi, musik, dan komedi juga memainkan peran besar. Mereka bisa menyampaikan kritik dengan cara yang menggugah emosi dan imajinasi, melampaui bahasa formal institusi. Humor politik, misalnya, dapat meruntuhkan aura “tak tersentuh” penguasa. Dengan demikian, kekuasaan bahasa tidak selalu satu arah; ia adalah medan tarik-menarik yang terus berubah.
Pendidikan literasi bahasa sebagai praktik demokrasi
Jika bahasa begitu terkait dengan kekuasaan, maka literasi bahasa adalah bagian dari pendidikan demokrasi. Literasi tidak hanya berarti mampu membaca dan menulis, tetapi juga mampu menafsirkan, mengkritik, dan memeriksa kepentingan di balik teks. Masyarakat yang literat akan lebih tahan terhadap rumor, ujaran kebencian, dan manipulasi narasi.
Di sekolah, pembelajaran bahasa idealnya tidak terbatas pada aturan gramatika, tetapi juga analisis wacana: bagaimana iklan bekerja, bagaimana berita membentuk opini, bagaimana kata-kata bisa mendiskriminasi. Di ruang publik, institusi seharusnya berkomitmen pada bahasa yang jelas dan inklusif, agar warga tidak tersingkir karena hambatan linguistik.
Penutup
Bahasa dan kekuasaan adalah dua hal yang saling mengunci. Bahasa membentuk apa yang kita anggap benar, pantas, dan mungkin; kekuasaan menentukan bahasa mana yang sah dan siapa yang boleh mendominasi percakapan. Karena itu, memahami bahasa berarti memahami politik kehidupan sehari-hari: dari formulir birokrasi, pidato pejabat, judul berita, hingga komentar di media sosial.
Pada akhirnya, pertanyaan pentingnya bukan hanya “apa yang dikatakan?”, tetapi juga “bagaimana dan untuk siapa itu dikatakan?”. Ketika kita lebih peka terhadap pilihan kata, label, dan framing, kita sedang merebut kembali sebagian kuasa atas cara kita memaknai dunia. Dan di tengah masyarakat yang terus berubah, kesadaran semacam itulah yang menjaga agar bahasa menjadi jembatan—bukan pagar—antara sesama.
